JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan alokasi biodiesel nasional sebesar 15,65 juta kiloliter untuk tahun 2026.
Jumlah ini meningkat sekitar 15,26 persen dibandingkan alokasi awal B40 tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program mandatori biodiesel secara lebih optimal.
Peningkatan alokasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, angka tersebut relatif stabil jika dibandingkan alokasi terakhir B40 tahun 2025 yang mencapai 15,6 juta kiloliter. Pemerintah terus memantau kebutuhan energi untuk menyesuaikan program dengan kondisi nyata di lapangan.
Pelaksanaan program mandatori biodiesel 2026 akan didukung sinergi 32 badan usaha BBM dan 26 badan usaha BBN yang telah ditunjuk. Kolaborasi ini bertujuan memastikan distribusi dan pencampuran biodiesel berjalan lancar. Pemerintah menekankan koordinasi antara produsen dan distributor sebagai kunci keberhasilan program.
Distribusi Alokasi PSO dan Non-PSO
Alokasi biodiesel dibagi antara sektor PSO dan non-PSO agar distribusi lebih merata. Sektor PSO menerima 7,45 juta kiloliter, sementara non-PSO dialokasikan 8,19 juta kiloliter. Pemisahan ini membantu pemerintah mengatur pasokan biodiesel secara efisien.
Distribusi PSO fokus pada kebutuhan publik dan transportasi dasar. Sementara non-PSO diarahkan pada sektor industri dan komersial. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas penggunaan bahan bakar nabati di seluruh sektor.
Pengaturan alokasi dua sektor ini juga mendukung target pemerintah untuk menekan impor solar. Strategi ini membantu memperkuat kemandirian energi nasional. Dengan demikian, program biodiesel tidak hanya berdampak pada energi tetapi juga ekonomi lokal.
Dampak Ekonomi dan Sosial Program Biodiesel
Program biodiesel 2026 diperkirakan menambah nilai tambah minyak sawit mentah hingga Rp21,8 triliun. Selain itu, penghematan devisa dari impor solar diproyeksikan mencapai Rp139 triliun. Program ini juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,9 juta orang.
Selain efek ekonomi, program biodiesel memiliki manfaat lingkungan. Emisi gas rumah kaca diperkirakan turun sekitar 41,5 juta ton CO2e. Hal ini menunjukkan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dampak sosial juga terasa melalui peningkatan lapangan kerja dan stabilitas harga energi. Kehadiran biodiesel membantu menstimulasi ekonomi pedesaan yang bergantung pada industri sawit. Pemerintah menekankan pentingnya memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pengawasan dan Transparansi Implementasi
Pemerintah menegaskan pengawasan ketat terhadap mutu biodiesel dan distribusinya. Monitoring mencakup standar kualitas, titik serah, dan pelibatan surveyor independen. Langkah ini memastikan akuntabilitas dan efektivitas program di lapangan.
Transparansi menjadi fokus untuk mencegah penyimpangan distribusi. Data alokasi dan realisasi program biodiesel akan dipublikasikan secara berkala. Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan manfaat program dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Selain itu, pemerintah membuka peluang penyesuaian alokasi jika terjadi perubahan kebutuhan atau kondisi pasar. Fleksibilitas ini penting agar program tetap relevan dan efektif. Langkah evaluasi dan revisi menjadi bagian dari tata kelola program yang dinamis.
Subsidi Biodiesel dan Perencanaan Anggaran
Subsidi biodiesel B40 pada tahun ini diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun. Anggaran ini meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp26,23 triliun. Peningkatan ini digunakan untuk mendukung ekspansi program B35 sebelumnya.
Alokasi subsidi tahun ini awalnya dibatasi untuk segmen PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter. Namun, Kementerian ESDM mengajukan tambahan alokasi sebesar Rp16 triliun pada paruh kedua tahun ini. Penambahan ini untuk memastikan ketersediaan pembiayaan sesuai target produksi biodiesel nasional.
Rencana anggaran awal menempatkan kebutuhan pembiayaan B40 sebesar Rp51 triliun sepanjang tahun. Namun, implementasi tahap pertama hanya dipatok Rp35,5 triliun untuk sebagian program. Pemerintah memastikan anggaran cukup untuk mendukung kelancaran program sekaligus menjaga efisiensi pengeluaran negara.